Diklat Teknis Pajak Berkaitan PERPRES 70 Tahun 2013 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 05 2014

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Proses ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

Ketentuan mengenai tarif pajak, dasar pengenaan pajak, obyek pajak maupun kelengkapan administrasi perpajakan lainnya, sering terjadi perbedaan persepsi antara Bendahara, Pejabat Pengadaan, dan Rekanan selaku penyedia barang dan jasa, meliputi semua aspek perpajakan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2 Final, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apalagi adanya ketentuan baru PP No 46 Tahun 2013, dimana Bendahara tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 maupun pemotongan PPh Pasal 23 atas belanja jasa, apabila Rekanan telah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh.

Bersama ini kami menyelenggarakan Diklat Teknis Pajak dengan judul: “Aspek Perpajakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.”

Tempat dan Waktu:
Tahap 1. Amaris Hotel Thamrin City, Tanah Abang, JAKARTA, hari Rabu Kamis, tgl 21-22 Mei 2014
Tahap 2. Hotel Ciputra, Jl. Letjen S. Parman, JAKARTA, hari Rabu Kamis, tgl 11-12 Juni 2014
Fasilitas: Modul, CD Pajak, Sertifikat, dan Souvenir. Fasilitas antar jemput bandara.
Narasumber:
1) Gunawan Junaedi, SE.,Akt.,ME (Ditjen Pajak RI)
2) Irsan Lubis, SE.,Akt.,BKP.,CAP (Widyaswara/Konsultan Pajak)
3) H. Agus Salim, SE (eks KPP Penjaringan)
Bonus:
Cashback@ Rp.500.000,- bagi 10 Pendaftar Pertama.
Cashback @Rp.1.000.000,- bagi Pendaftaran Grup minimal 5 orang (sekaligus).
Pendaftaran:
Permintaan surat undangan melalui SMS dengan menyebutkan nama peserta dan instansi ke (021) 33269500 atau 0817728140





Jadwal Diklat Tehnis Keuangan Daerah Bulan Februari – Maret 2014

16 01 2014

Opini LKPD pada Pemerintah Daerah (Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten) masih rendah. Dari 538 LKPD, baru 67 LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan 471 LKPD lainnya masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberi Pendapat (disclaimer). Sementara target dalam RPJMN II diharapkan pada tahun 2014 60% LKPD dapat mencapai opini WTP.  Status WTP adalah opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Dengan opini WTP, berarti auditor meyakini  pemerintahan (pemprov/ pemkab/ pemkot) telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Beberapa kelemahan signifikan dalam Laporan Keuangan Instansi Pemerintaha adalah masalah penatausahaan, pengelolaan dan penyajian aset tetap.  Manajemen aset yang memadai seharusnya meliputi proses pengadaan aset, serah terima aset, inventarisasi aset, akuntansi aset sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik aerah (Simak BMD), dan penyusunan laporan keuangan.

Terkait dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemda dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan, khususnya di bidang akuntansi keuangan daerah. Peningkatan kapasitas SDM dimaksud adalah mendesak dan seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah sekarang ini.

Judul Diklat:

“Penatausahaan dan Penyajian Aset Tetap, Metode Penyusutan dan  Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.”

Tempat dan Waktu:  

Tahap 1. Hotel Nalendra, Cihampelas, BANDUNG, hari Rabu Kamis, tgl  12-13 Februari 2014

Tahap 2. Amaris Hotel Thamrin City, Tanah Abang, JAKARTA, hari Rabu Kamis, tgl  19-20 Februari 2014

Tahap 3. Hotel Inna Garuda, Malioboro, JOGJAKARTA, hari Rabu Kamis, tgl  5-6 Maret 2014

Tahap 4. Winna Holiday Villa, Kuta, BALI, hari Rabu Kamis, tgl  19-20 Maret 2014

Pendaftaran:

Pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal kegiatan melalui fax nomor (021) 7300906, atau melalui SMS dengan menyebutkan nama peserta dan instansi ke (021) 33269500 atau 0817728140 (Ibu Sani)  Pembayaran biaya kontribusi pada saat peserta check in di Hotel. Kami tidak pernah melayani pembayaran melalui transfer bank, karena kegiatan kami pasti dilaksanakan.

Catatan:

Cashback@ Rp.500.000,- bagi 10 Pendaftar Pertama.

Cashback @Rp.1.000.000,- bagi Pendaftaran Grup minimal 5 orang (sekaligus). Fasilitas antar jemput bandara.





Jadwal Diklat Tehnis Pajak Bulan Februari – Maret 2014

16 01 2014

Ketentuan mengenai tarif pajak, dasar pengenaan pajak, obyek pajak maupun kelengkapan administrasi perpajakan lainnya, merupakan hal yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya, dimana sering terjadi perbedaan persepsi dan ketidaksepahaman antara Bendahara pengeluaran, PPTK dan Pengusaha Rekanan selaku penyedia barang dan jasa.

Kesepahaman dimaksud adalah meliputi semua aspek perpajakan Bendahara yang melaksanakan pengeluaran belanja Negara dan Daerah yang memiliki kewajiban memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak pusat yang diantaranya meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2 Final, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Disamping itu juga berkaitan dengan adanya ketentuan baru PP No 46 Tahun 2013, dimana Bendahara Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi Pembelian Barang maupun pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi Jasa, apabila Pengusaha Rekanan telah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh.

Perubahan lainnya adalah ketentuan bentuk Faktur Pajak, serta penggunaan formulir baru Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final dan Tidak Final, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final dan Tidak Final, dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pajak Pasal 21/26 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 berlaku tanggal 1 Januari 2014.

Judul Diklat:

Pajak Pengadaan Barang dan Jasa Milik Instansi Pemerintah Tahun 2014 Berdasarkan Ketentuan Baru PP No. 46 Tahun 2013 dan PMK No 197/2013, dan Pencatatan Jurnal Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual serta Penyusutan Terhadap Aset Daerah Berdasarkan PMK No 215 Tahun 2013.”

Tempat dan Waktu:  

Tahap 1. Hotel Nalendra, Cihampelas, BANDUNG, hari Rabu Kamis, tgl  12-13 Februari 2014

Tahap 2. Amaris Hotel Thamrin City, Tanah Abang, JAKARTA, hari Rabu Kamis, tgl  19-20 Februari 2014

Tahap 3. Hotel Inna Garuda, Malioboro, JOGJAKARTA, hari Rabu Kamis, tgl  5-6 Maret 2014

Tahap 4. Winna Holiday Villa, Kuta, BALI, hari Rabu Kamis, tgl  19-20 Maret 2014

Pendaftaran:

Pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal kegiatan melalui fax nomor (021) 7300906, atau melalui SMS dengan menyebutkan nama peserta dan instansi ke (021) 33269500 atau 0817728140 (Ibu Sani)  Pembayaran biaya kontribusi pada saat peserta check in di Hotel. Kami tidak pernah melayani pembayaran melalui transfer bank, karena kegiatan kami pasti dilaksanakan.

Catatan:

Cashback@ Rp.500.000,- bagi 10 Pendaftar Pertama.

Cashback @Rp.1.000.000,- bagi Pendaftaran Grup minimal 5 orang (sekaligus). Fasilitas antar jemput bandara.





Jadwal Diklat Tehnis Pajak Bulan Oktober 2013 – Bali & Jakarta

27 08 2013

Judul Diklat Tehnis: Ketentuan Baru Bendahara  SKPD/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat DTH dan RTH berlaku Maret 2013 (PMK-64/PMK.05/2013), Ketentuan Baru Faktur Pajak berlaku April 2013 (PER-24/PJ/2012), serta Ketentuan Baru Bukti Pemotongan PPh 21 Final/Tidak Final, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 berlaku Januari 2014 (PER-14/PJ/2013)”.

Tempat dan Waktu:  

Tahap  1. Winna Holiday Villa Kuta Bali, Jalan Pantai Kuta BALI, hari Rabu Kamis, tgl  2-3 Oktober 2013

Tahap 2. Amaris Hotel Thamrin City,  Gedung Thamrin City lt 6, JAKARTA, hari Rabu Kamis, tgl  23-24 Oktober 2013

Biaya Kontribusi: Rp. 4.000.000,-/ orang (akomodasi hotel 3 hari/twin sharing).

Diberikan cashback Rp.500.000,-/orang saat check in hotel bagi pendaftaran paling lambat 10 hari sebelum kegiatan.  

Khusus pendaftaran grup (peserta > 5 orang) memperoleh tambahan uang cashback.

Fasilitas: Modul, CD Pajak, souvenir, sertifikat, buku Bendahara Mahir Pajak, Ditjen Pajak RI, makan pagi/siang/malam, coffe break, antar jemput bandara hotel PP.

Peserta disarankan membawa Laptop untuk install aplikasi SPT Pajak Elektronik (eSPT Pajak)

Narasumber: 1. Gunawan Junaedi, SE., Akt., ME (Ditjen Pajak RI), 2. Irsan Lubis, SE.,Akt., BKP (Widyaswara), 3. Iskandarsyah Satria, SE.,Akt., BKP., MBA., MM (Konsultan), 4.  H. Agus Salim, SE (eks KPP Penjaringan)

Pendaftaran:

Pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal kegiatan melalui fax nomor (021) 7300906, atau melalui SMS dengan menyebutkan nama peserta dan instansi ke STAPI PUSPAJAK (021) 33269500 atau 0817728140 (Ibu Sani) 

Pembayaran biaya kontribusi pada saat peserta check in di Hotel. Kami tidak pernah melayanI pembayaran dimuka.





Perusahaan memiliki omset bruto < 600 juta tidak wajib PKP

10 06 2013

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp .600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berarti tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPn BM. Pengusaha yang tidak PKP tidak diperbolehkan menerbitkan Faktur Pajak.

Dasar peraturan: Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.





Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

10 06 2013

Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.
Rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN (faktur pajak tidak lengkap/cacat);
6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN (faktur pajak tidak lengkap/cacat);
7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
9. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Semoga bermanfaat.





Wajib menggunakan eSPT Masa PPh Pasal 21 mulai Januari 2014

10 06 2013

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ./2013 tentang Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Bukti Potong Pph Pasal 21/ Pasal 26.

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang:
a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang.
b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen.
c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh).
d. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.